BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN (BBKK) MAKASSAR MERAIH PREDIKAT SATKER WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) TINGKAT NASIONAL DARI MENTERI PANRB

Jakarta, 11 Desember 2024, bertempat di Assembly Hall Birawa, Hotel Bidakara Jakarta, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyelenggarakan acara “satu dekade zona integritas dan penganugerahan zona integritas menuju WBK/WBBM tahun 2024”. Pada kegiatan tersebut diserahkan piagam penghargaan berupa Penerima Honorable Award Satu Dekade Zona Integritas, satker menuju WBK dan satuan kerja menuju WBBM.

Berdasarkan laporan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB, Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto menjelaskan bahwa sesuai hasil evaluasi Tim Penilai Nasional (TPN), tahun 2024 diperoleh sebanyak 231 unit/satuan kerja yang mendapat predikat ZI Menuju WBK/WBBM yang terdiri dari 161 unit/satuan kerja menuju WBK dan 70 unit/satuan kerja menuju WBBM. Hasil evaluasi tersebut diraih oleh 38 K/L dan 64 pemerintah daerah. Hasil ini didapatkan dari evaluasi Zona Integritas yang dilaksanakan pada 288 Instansi Pemerintah yang terdiri dari 67 Kementerian/Lembaga, 24 Pemerintah Provinsi, 144 Pemerintah Kabupaten, dan 53 Pemerintah Kota.

Kementerian Kesehatan sendiri termasuk dalam 38 K/L yang menerima penghargaan yang diwakili oleh satker Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), yaitu BBKK Makassar, BBKK Denpasar, BBKK Surabaya, BKK Kelas I Banten dan BKK Kelas I Semarang. Hadir menerima penghargaan adalah semua Pimpinan/Kepala Balai dan didampingi oleh Ketua Tim Kerja Layanan Publik dan Zona Integritas dari masing-masing UPT penerima penghargaan.

Keberhasilan BBKK Makassar adalah buah perjuangan yang panjang dan penuh tantangan dari pembangunan zona integritas yang sudah dimulai sejak tahun 2016 atau 8 tahun yang lalu. Tahun 2020 meraih predikat sebagai WBK tingkat Kemenkes, selanjutnya diusulkan untuk meraih WBK nasional tahun 2021, namun gagal. Tahun 2020 sampai tahun 2023 terjadi pandemi Covid 19, tahun 2024 kembali diusulkan dan alhamdulillah berhasil. Moment kali ini menjadi sangat istimewa karena keberhasilan BBKK Makassar meraih penghargaan WBK nasional menjadikan Pelabuhan Makassar juga menyabet penghargaan honorable award sebagai Zona Integritas Kawasan. Hadir menerima penghargaan tersebut adalah Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Makassar, Capt. Sahattua P Simatupang, MM, MH.

Acara satu dekade zona integritas dan penganugerahan zona integritas menuju WBK/WBBM tahun 2024 dihadiri oleh Menteri PAN RB dan Ketua Komisi II DPR RI, Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda dalam keynote speech  menekankan bahwa Profesionalitas dan integritas aparatur sipil negara (ASN) dalam penyelenggaraan pemerintahan harus terus dioptimalisasi guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Selain itu juga mendorong pemerintah melakukan penguatan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam percepatan reformasi birokrasi. Ia mendorong pemerintah melakukan percepatan transformasi digital dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan mudah diakses masyarakat.

Menteri PAN dan RB Rini Widyantini, dalam sambutanya menyampaikan bahwa pembangunan ZI merupakan miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi yang menekankan pada tiga hal utama, yaitu perubahan mindset dan culture set, pembangunan unit percontohan WBK/WBBM; serta penularan budaya kerja positif. Perubahan mindset dan culture set merupakan langkah penting untuk mengubah cara berpikir dan budaya kerja birokrasi, sehingga reformasi birokrasi dapat berjalan lebih cepat dan berkelanjutan. Upaya pembangunan ZI memiliki tujuan besar, yaitu menciptakan birokrasi yang anti korupsi, memiliki kinerja tinggi, dan mampu memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat. "Dengan mempercepat reformasi birokrasi melalui model pembangunan ini, kita yakin perubahan positif akan terjadi lebih cepat dan signifikan di berbagai unit kerja yang kemudian menyebarkan virus perubahan ke unit kerja lainnya dan ke seluruh Kementerian/lembaga/Pemda. Mereka akan menjadi akselerator RB secara keseluruhan, ungkap perempuan pertama yang memimpin Kementerian PANRB.

Setelah menerima penghargaan, Kepala BBKK Makassar dan kepala B/BKK yang lain melapor ke Plt. Dirjen P2P, dr. Yudhi Promono, MARS di Kantor Kemenkes RI. Dalam sambutannya, Plt Dirjen P2P menyampaikan ucapan selamat dan terimakasih atas dedikasi dari B/BKK yang telah membuktikan  diri dalam pembangunan ZI. Yudhi mengharapkan agar pencapaian ini, jangan berhenti sampai disini tetapi berlanjut menuju satker WBBM. Apa yang diraih agar dipertahankan dan dilakukan pembinaan kepada B/BKK lain sesuai pengampuan yang telah ditetapkan. Yang paling penting adalah menjadikan zona integritas sebagai budaya kerja di lingkungan kerja masing-masing. Jangan ada lagi yang meminta pembayaran diluar tariff PNBP yang ditentukan, berikan sanksi yang tegas kalau ada staff atau pegawai yang melanggar, pungkasnya.

Kepala BBKK Makassar, Agus Jamaludin, SKM, M. Kes, menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada semua pegawai BBKK Makassar yang telah berkontribusi dalam pencapaian ini. Keberhasilan ini tidak lepas dari kerjasama dan dukungan semua pihak. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada Inspektorat Jenderal Kemenkes dan Tim Kerja Hukormas Sesditjen P2P yang tanpa lelah selalu memberikan arahan, bimbingan dan petunjuknya. Prestasi ini harus dipertahankan dan ditingkatkan lagi menuju WBBM tahun 2026. Apa yang diraih ini adalah hasil kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas dari semua pegawai BBKK Makassar baik PNS, PPPK, tenaga outsorching (driver, satpam, cleaning service) dan tenaga kader kesehatan. Jangan pernah lelah dalam bekerja dan berinovasi dalam memenuhi harapan masyarakat. Pertahankan dan tingkatkan profesionalisme dalam bekerja dan berintegritas. Pungkasnya sesaat setelah menerima penghargaan. (Nirwan)