Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan (BBKK) Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Makassar Lakukan Rapat Koordinasi Pelayanan

MAKASSAR - Untuk meningkatkan Pelayanan Kesehatan di Wilayah Pelabuhan Makassar,  Wilker Pelabuhan Laut Makassar melakukan rapat koordinasi kegiatan kekarantinaan pada hari kamis 21 Maret 2024, ketua panitia Ridwan Rasyak, SKM mengatakan  pertemuan ini memiliki beberapa tujuan yaitu terlaksananya koordinasi pelayanan kekarantinaan kesehatan, terjalinnya koordinasi dengan lintas sektor dan terlaksananya mekanisme kerja dalam koordinasi pelayanan kekarantinaan kesehatan.

"Pertemuan koordinasi ini membahas transformasi kesehatan dan peran BBKK Makassar dalam pelayanan kekarantinaan, dan pada kesempatan ini juga akan di bahas tentang kesehatan, penerapan SSM pengangkut, anti korupsi dan penandatanganan komitmen anti korupsi . Rapat ini dihadiri 60 orang peserta yang terdiri Lintas sektor, agen pelayaran dan BBKK Wilker Pelabuhan Laut Makassar. Biaya kegiatan ini dibebankan pada DIPA BBKK Makassar tahun 2024.

Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar, Agus Jamaludin, SKM.,M.Kes menyampaikan jika BBKK memiliki peran penting dalam menjalankan Undang-Undang Kesehatan  dan Peraturan Pemerintah, kesehatan tidak bisa berdiri sendiri, begitu juga instansi pemerintah lain sehingga dibutuhkan integritas," katanya. Pelayanan di Pelabuhan Makassar seperti rumput hijau dimusim hujan.  "Kenapa? karena ini tolak ukur pelayanan kepada masyarakat, agar tidak terjadi pungli dan sebagainya," ujarnya. Sebagai orang baru di Pelabuhan Makassar, dirinya menekankan kepada jajarannya agar tidak melakukan pungutan liar. sehingga yang diberikan pelayanan itu masuk di kas negara.

 

Dirinya juga mendorong kepada jajaran Pegawai Kekarantinaan Kesehatan Pelabuhan Makassar agar memberikan layanan terbaik mereka kepada masyarakat karena akan menjadi contoh untuk Provinsi Sulawesi Selatan. Berikan pelayanan yang baik kepada masyarakat karena ini menjadi corong untuk Sulawesi selatan,” tuturnya.

BBKK Makassar telah meluncurkan aplikasi “Langsat Digital”, dimana aplikasi itu sangat penting bagi penumpang untuk memudahkan mereka melakukan  pengecekan kesehatan sebelum melakukan pelayaran atau penerbangan, aplikasi tersebut bisa diisi minimal 2 hari sebelum keberangkatan dengan izin layak terbang/ berlayar, dan izin angkut orang sakit. Jadi input dua hari sebelum keberangkatan, jadi di hari H tinggal dilakukan pengecekan, kenapa ini dilakukan? Agar pelaku perjalan tidak berdebar-debar dan tidak berdebat dengan petugas, jelasnya.

Pemeriksaan kesehatan kata dia sangat penting, jangan sampai yang melakukan perjalan darat maupun laut membawa penyakit yang bisa menular ke keluarga yang atau daerah yang mereka kunjungi.

Pada sesi kedua, Ketua Tim Kerja Surveilans dan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan Tubianto Anang Zulfikar, SKM, M.Epid mengatakan sekarang telah  dilakukan penerapan interkoneksi sinkarkes, simponi dan single submission (SSm) pengangkut di semua Pelabuhan tak terkecuali Pelabuhan Makassar. Hal ini bertujuan memudahkan, dan mempercepat  transparansi layanan publik, kedepannnya alur penerbitan dokumen terintegrasi dan dapat dipantau oleh siapa saja, mana pelayanan yang lambat akan keliatan atau yang cepat sekalipun, hal ini akan memangkas tata laksana birokrasi di kawasan Pelabuhan” sambungnya.

Pertemuan ini ditutup dengan pemaparan materi anti korupsi oleh dr. Muh Haskar Hasan selaku TIM PAK BBKK Makassar, beliau menjelaskan berbagai contoh dan kemungkina korupsi yang bisa terjadi.

 “BBKK berkomitmen bahwa tidak ada gratifikasi dalam layanan kapal, pengguna jasa tidak boleh memberikan kepada petugas pemberi layanan yang tidak sesuai aturan, tutupnya.