| Selamat datang di zona integritas KKP Kelas I Makassar | | Wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani | | Dilarang memberikan suap / gratifikasi dalam bentuk apapun | | Laporkan bila ada permintaan gratifikasi melalui menu WBS pada website ini | | Untuk kemudahan tentang informasi pelayanan KKP Makassar anda dapat mengakses pada menu SIMPEL-TA pada website ini atau whatsapp chatbot di link ini https://wa.link/dkf0b7 | | Wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani | | Selamat datang di zona integritas KKP Kelas I Makassar | | Wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani | | Dilarang memberikan suap / gratifikasi dalam bentuk apapun | | Laporkan bila ada permintaan gratifikasi melalui menu WBS pada website ini | | Untuk kemudahan tentang informasi pelayanan KKP Makassar anda dapat mengakses pada menu SIMPEL-TA pada website ini atau whatsapp chatbot di link ini https://wa.link/dkf0b7 | | Wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani |



AUDIT SURVEILANCE ISO 2024 DI BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR DALAM MERESPON PERUBAHAN LINGKUNGAN STRATEGIS


Dinamika lingkungan strategis pada tingkat internasional dan nasional, menuntut setiap organisasi termasuk Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan (BBKK) Makassar untuk melakukan transformasi manajemen organisasi dan perbaikan secara berkelanjutan sehingga selalu mampu merespon perubahan-perubahan lingkungan stategis yang terjadi. Manajemen Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar perlu ditunjang oleh sebuah sistem manajemen yang dapat melakukan perbaikan secara berkelanjutan, berorientasi pada proses serta menempatkan pelanggan sebagai fokus pelayanannya. Sistem manajemen yang berorientasi pada proses dan fokus pada pelanggan akan menjadikan BBKK Makassar mampu beradaptasi dengan perubahan termasuk tuntutan-tuntutan baru dari stakeholder-nya. Transformasi tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan perubahan lingkungan global maupun regional dicirikan dengan adanya komitmen stakeholder terhadap peningkatan mutu, reformasi birokrasi, adanya code of corporate governance (pedoman kerja yang transparan), code of conduct (standard etika) dan jaminan akuntabilitas terhadap publik.



Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dan aturan legal formal lainnya yang terkait dengan pelayanan publik yang kemudian ditunjang oleh perangkat keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Nomor  Kep/25/M.PAN/2/2004, tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah dan Keputusan Menpan No Kep/26.M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik maka posisi dan peran instansi pemerintah dalam hal ini Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar sangatlah strategis. Sistem tata kelola pemerintahan di BBKK Makassar harus mampu menjawab kebutuhan pelayanan publik yang berkualitas, yang seharusnya tersedia pada setiap unit pelayanan publiknya maupun sistem tata kelola pemerintahan yang mendukung setiap unsur organisasi pemerintahan atau aparatur pemerintah mampu menjalankan fungsinya dan mendorong peningkatan kinerjanya.


International Organization for Standardisation (ISO) adalah badan standar dunia yang dibentuk untuk meningkatkan perdagangan internasional, berkaitan dengan barang dan jasa. ISO dapat disimpulkan sebagai koordinasi standar kerja internasional, publikasi standar harmonisasi internasional dan promosi pemakaian standar internasional. Selain itu khusus untuk ISO 9001 dapat menjadi suatu jaminan kualitas manajemen institusi yang akan terus berusaha memberikan kepuasan terhadap pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah kunci penting bagi setiap institusi. Semakin tinggi tingkat kemajuan suatu masyarakat, maka semakin tinggi pula tuntutan kepuasan pelanggan terhadap institusi tersebut. Setiap institusi harus mampu memenuhi konsistensi layanan jasa yang diberikan. Hal ini membutuhkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) dibutuhkan dalam menangani, mengatur dan mengendalikan mutu produk atau jasa yang akan diberikan kepada pelanggan.


Setiap institusi yang benar-benar ingin memberikan jaminan kepuasan pada pelanggannya membutuhkan Sertifikasi ISO 9001 oleh pihak ketiga. Hal ini merupakan bukti otentik bahwa institusi telah menerapkan SMM sesuai dengan standar internasional secara berkesinambungan dan menjamin konsistensi mutu yang diberikan kepada pelanggannya. Belakangan ini ISO 9001:2015 tidak hanya diterapkan di institusi, akan tetapi sudah banyak yang menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 di dunia pemerintahan dan pendidikan, terutama yang terkait dengan pelayanan.


ISO 9001:2015 adalah serangkaian standar yang memberikan panduan dan kriteria untuk SMM. Sistem ini meliputi pedoman, prosedur dan instruksi kerja yang menggambarkan proses dalam organisasi. Sertifikasi SMM ISO 9001 akan memberi manfaat antara lain:

1. Kepercayaan pelanggan meningkat

2, Citra dan daya saing institusi meningkat

3. Produktivitas, efisiensi dan efektivitas operasional meningkat sehingga memperkecil pemborosan biaya akibat kegagalan mencapai mutu produk yang ditetapkan

4. Moral karyawan akan meningkat karena sistem kerja yang baik dan konsisten.


Salah satu program strategis yang dapat dilakukan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar terkait dengan perbaikan tata kelola pemerintahan adalah memfasilitasi setiap bagian/bidang pelayanan publik maupun yang tidak terkait langsung untuk secara bertahap menerapkan sistem manajemen mutu, yang mengacu kepada standar internasional ISO 9001 : 2015. Pilihan menjadikan standard ISO 9001 : 2015 sebagai perangkat sistem manajemen mutu, mengingat standar ini merupakan perangkat yang bersifat sukarela (voluntary base), namun telah ditetapkan oleh organisasi standar internasional (Internatianal Organizationfor Standardization) yang telah diakui lebih dari 143 negara dan 30 organisasi non pemerintah. Standard ISO 9001:2015, merupakan standar sistem manajemen mutu yang bersifat generik, artinya dapat diterapkan oleh berbagai bentuk, tipe dan ukuran organisasi, termasuk organisasi pemerintah.