| Selamat datang di zona integritas BBKK Makassar | | Wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani | | Dilarang memberikan suap / gratifikasi dalam bentuk apapun | | Laporkan bila ada permintaan gratifikasi melalui menu WBS pada website ini | | Pelayanan Hari Senin - Jumat (kecuali hari libur dan tanggal merah) | Jam Pelayanan 08.00 - 16.00 | | Wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani | | Selamat datang di zona integritas BBKK Makassar | | Wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani | | Dilarang memberikan suap / gratifikasi dalam bentuk apapun | | Laporkan bila ada permintaan gratifikasi melalui menu WBS pada website ini | | Pelayanan Hari Senin - Jumat (kecuali hari libur dan tanggal merah) | Jam Pelayanan 08.00 - 16.00 | | Wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani |



KKP Kelas I Makassar Adakan Pertemuan Koordinasi Pelayanan Kekarantinaan Kesehatan


Guna meningkatkan pelayanan kekarantinaan Kesehatan, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Makassar melakukan pertemuan  Koordinasi Pelayanan Kekarantinaan Kesehatan yang berlangsung selama 3 hari dari tanggal 6-8 Desember 2023 di Swiss Bellin Hotel Makassar. Peserta pertemuan koordinasi yang hadir sebanyak 70 orang berasal dari lintas sektor lingkup Pelabuhan Makassar, lintas sektor lingkup Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar dan Dinas Kesehatan Kab/Kota serta wilayah kerja KKP Kelas I Makassar.


Pertemuan dibuka oleh Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar, Agus Jamaluddin, SKM,M.Kes. Dalam sambutannya Agus mengatakan “sesuai dengan Instruksi Presiden no. 4 tahun 2019 tentang Peningkatan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi dan merespon wabah penyakit pandemi global dan kedaruratan nuklir, biologi dan kimia (NUBIKA), serta International Health Regulation (IHR) 2005  yang seluruhnya menjadi dasar yang kuat untuk penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan baik di pintu masuk dan di wilayah”,  maka  perlu dilakukan upaya peningkatan pengawasan dan penguatan fungsi detect, prevent serta response terhadap penyakit maupun faktor risiko kesehatan masyarakat lainnya yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM).


Pada pertemuan koordinasi ini beberapa paparan disampaikan oleh pemateri salah satunya Asisten II Perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan dengan materi Dukungan Pemerintah Sulsel dalam Kekarantinaan Kesehatan di pintu masuk. Dalam paparannya disampaikan bahwa dukungan tersebut sudah berlansung sejak terjadi wabah covid 2020. Pemerintah Sulsel sudah bekerjasama dengan baik, kedepannya  jika ada penumpang yang terdeteksi demam, maka KKP mengirimkan notifikasi kepada Dinas Kesehatan Propinsi  Sulsel kemudian diteruskan ke Dinas Kesehatan Kab/Kota,  selanjutnya akan ditangani oleh puskesmas dimana pelaku perjalanan itu berdomisili.

Sementara itu, pemateri dari Tim Kerja Laboratorium Surveilans  Direktorat Surveilans mengatakan perlu peningkatkan surveilans aktif dan pasif untuk  pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaku perjalanan yang menunjukkan gejala infeksi saluran pernapasan akut (ILI) di Pintu Masuk Negara. Pelaksanaan surveilans sentinel ILI-SARI pada kasus tersangka yang berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk selanjutnya dilakukan sekuensing genomic sehingga dapat memantau secara berkala tren karakteristik epidemiologi dan virologi SARS-CoV-2.


Selanjutnya   Dra. Aisyah Sufrie, MSc.PH selaku Koordnator Substansi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi KKP Kelas I Makassar menyampaikan harus dilakukan kordinasi rutin antara wilayah dan pintu masuk. “Saya kira sudah berjalan dengan baik, ketika ada penumpang yang terdeteksi suhu 38 derajat Celsius maka dilakukan notifikasi baik di bandara maupun di pelabuhan yang dikirim ke wilayah KKP Tujuan. Serta sudah ada terjalin SMS antar link SKDR dengan provinsi dan kab/kota sebagai jalur koordinasi antar wilayah”.


Pertemuan ini ditutup oleh Kepala KKP Kelas I Makassar, dengan mengajak semua peserta bahu membahu, saling melengkapi, berkoordinasi, dan bekerjasama dengan sebaik - baiknya dalam mewujudkan Provinsi Sulawesi Selatan yang siap siaga dalam Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Kita perlu waspada dan bersiap diri terhadap ancaman. Tepat dan efektifnya pertemuan ini, bila seluruh jajaran terkait dan segenap lapisan masyarakat, termasuk kalangan swasta serta  pelaku usaha turut berperan serta dan bekerjasama dengan baik”. 

KOMENTAR

Tinggalkan Pesan