PELABUHAN MAKASSAR KEMBALI MENDAPATKAN RAPOR HIJAU DARI STRANAS PK DALAM PENGELOLAAN KEPELABUHANAN
Rapat Koordinasi dan Peninjauan Lapangan Aksi
Reformasi Tata Kelola Pelabuhan dilaksanakan di Pelabuhan Laut Makassar sesuai
arahan dari Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring selaku Koordinator Pelaksana
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK) pada hari senin 29 Januari
2024 yang dihadiri komunitas Pelabuhan Makassar.
Rapat koordinasi dipimpin oleh Kepala KSOP
Utama Makassar Hernadi Tri Cahyanto dan
dihadiri oleh lintas sektor CIQP
serta asosiasi-asosiasi yang terlibat dalam proses pelayanan diantaranya Kepala
Kanwil Bea dan Cukai Sulbagsel, Kepala Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan
Tumbuhan, Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar yang diwakili oleh
Tubianto Anang Zulfikar selaku Subkoordinator Sub Substansi Pengendalian Karantina
dan Kepala Wilker Pelabuhan Makassar Balai Karkes Makassar Abbas Zavey Nurdin, ada juga wakil dari Kantor Imigrasi Kelas I
TPI Makassar dan GM. REgional 4 PT.
Pelindo, asosiasi GWSI, GPEI, ALGI/ILFA, APBMI, dan INSA.
Dalam penyampaiannya di Aula Akhlak kantor
Pelindo di Pelabuhan Makassar, Ketua Tim Stranas PK, Febriantoro yang
akrab disapa Toro mengatakan bahwa rapor merah yang sebelumnya diterima
oleh Pelabuhan Makassar kini berubah menjadi rapor hijau. Rapor hijau ini dapat
berubah kembali jika ditemukan praktik pungli, maupun korupsi dalam proses
pelayanan pengelolaan kepelabuhanan.
Dalam Paparannya Toro menyampaikan potensi-potensi setiap
entitas yang dapat menyebabkan rapor merah, diantaranya dilarang melakukan
pemeriksaan diluar area yang semestinya kecuali bila memang masuk kategori yang
harus diperiksa ditempat tertentu, hati-hati dalam melakukan penunjukkan
rekanan pelaksanan fumigasi, digitalisasi semua layanan kepelabuhanan mutlak
dilakukan dan jangan sampai digitalisasi tetapi masih ada proses suap / pungli
hanya untuk melakukan klik pada saat melakukan layanan karena KPK menerima laporan bahwa hal tersebut terjadi.
Mewakili Kantor Sekretariat Kabinet, Budi
Prayitno Kepala Bidang Pengembangan Wilayah dan Sistem Logistik-Deputi Bidang
Perekonomian Sekretariat Kabinet menyampaikan beberapa hal diantaranya tentang
penataan ekosistem logistik nasional saat ini 8 layanan NLE (National Logistic
Ekosistem) di Pelabuhan Makassar sudah berjalan dengan baik, dukungan penuh
Presiden dalam pemberantasan korupsi dan tidak ingin bila pemerintah dianggap
tidak serius menangani permasalahan logistik nasional, didepan para asosiasi
disampaikan untuk selalu membuka ruang komunikasi bila terdapat hal-hal yang menyalahi
aturan. Menanggapi laporan dari BBKK Makassar dalam hal terdapat perbedaan data
antara Sinkarkes dan INSW agar diidentifikasikan bersama antara pengelola
sinkarkes dan INSW agar masalah ini tidak terulang.
Menanggapi laporan BBKK Makassar terkait
penggunaan SSm pengangkut tahun 2022 dikisaran 46%, tahun 2023 di 60% sehingga
sejak piloting dilakukan April 2022 sd tahun 2023 dikisaran 54%, Toro juga
menyampaikan bahwa kedepan semua pengguna jasa wajib menggunakan SSm
Pengangkut, bila tidak menggunakan SSm pengangkut tidak akan diberikan layanan.
disampaikan pula untuk mendorong dilakukannya digitalisasi secara penuh, sampai
saat ini baru bea cukai yang menerapkan digitalisasi penuh tanpa operator.
Kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan ke
Makassar New Port (MNP) dan ditekankan kepada PT. Pelindo untuk menggunakan
fasilitas negara yang sudah dibangun dengan dana yang sangat besar ini untuk
memberikan pelayanan yang terbaik bagi pengguna jasa. (TAZ)