KUNJUNGAN KERJA MENTERI PANRB DALAM RANGKA PENINJAUAN KAWASAN ZONA INTEGRITAS, KEPALA KKP KELAS I MAKASSAR SOSIALISASIKAN INOVASI BARU “LANGSAT DIGITAL”

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang diwakili oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto, M.Si melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Makassar pada hari jumat tanggal 6 Oktober 2023 dalam rangka peninjauan pembangunan kawasan Zona Integritas (ZI). Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Arif Toha Tjahjagama; Inspektur Investigasi Kementerian Perhubungan Wasis Danardono; Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III Kementerian PANRB Andi Rahadian. Dari komunitas Pelabuhan Makassar hadir Plt. Kepala Kesyahbandaran Utama Saharuddin; Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar Hernadi Tri Cahyanto; Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Agus Jamaludin; Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Makassar Wilayah Kerja Pelabuhan Lutfie Natsir; Plt. Kepala Kantor PPBC Tipe Madya Pabean Makassar Zaeni Rokhman; serta pejabat dan staf terkait.

Acara diawali dengan peninjauan Zona Integritas (ZI) Kawasan di dua unit kerja instansi pemerintah yang berada di Kawasan Pelabuhan Makassar yaitu Balai Besar Karantina Pertanian Makassar Wilayah Kerja Pelabuhan Makassar dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Makassar. Selesai melakukan peninjauan dilanjutkan dengan pertemuan di Terminal Penumpang Angin Mammiri Pelabuhan Makassar.

Pertemuan di terminal penumpang diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan laporan dari Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Makassar,  dan  sambutan serta arahan dari Deputi Bidang Reformasi Birokrasi. Dalam arahannya Erwan menyampaikan bahwa Zona integritas berarti membangun unit kerja pelayanan percontohan dalam hal pemberantasan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Erwan mengatakan, Zona Integritas (ZI) merupakan bagian dari program percepatan reformasi birokrasi yang telah ditetapkan di dalam grand design reformasi birokrasi nasional 2010 – 2025, road map reformasi birokrasi 2020 – 2024, strategi nasional pencegahan korupsi, dan rencana pembangunan jangka menengah nasional.

Adapun predikat diberikan kepada suatu unit kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik serta memenuhi indikasi bebas dari korupsi, pelayanan publik yang prima, dan kinerja yang baik, serta telah terdapat peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang konsisten dan berkelanjutan.

Selanjutnya kawasan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju) WBBM merupakan predikat yang diberikan kepada suatu kawasan yang seluruh unit kerja dalam kawasan yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, memenuhi indikasi bebas dari korupsi, pelayanan  publik yang prima, kinerja yang baik, dan terdapat keterpaduan/integritas proses bisnis layanan antar unit kerja yang ada di kawasan.

  

 

Ada tiga fokus sasaran zona integritas yaitu pertama integritas, fokus dalam pencegahan KKN melalui pengendalian dan pengawasan internal terhadap seluruh risiko penyimpangan integritas. Kedua adalah pelayanan publik prima, yakni fokus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mendorong kepuasan penerima layanan. Ketiga adalah kapabilitas dan akuntabilitas, yaitu fokus untuk mengoptimalkan kinerja unit kerja dengan melakukan dan meningkatkan kualitas manajemen kinerja,” sebut Erwan.

Di Pelabuhan Makassar ada 7 unit kerja yang membangun zona integritas WBK/WBBM yakni Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar, Balai Besar Karantina Pertanian Makassar, Kantor Imigrasi Kelas I Makassar, KPPBC Tipe Madya Pabean B Makassar, Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Makassar, dan Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar.

Berkenaan dengan zona integritas di kawasan Pelabuhan Makassar ini, beberapa di antaranya sudah memiliki predikat WBK Nasional bahkan ada yang sudah menyandang predikat WBBM. Adapun yang belum adalah Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar, namun telah memiliki WBK Internal dari Kementerin Kesehatan RI dan Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar yang akan digabung bersama Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar. Diharapkan semua unit kerja dapat meraih WBK Nasional sehingga Kawasan Pelabuhan Makassar dapat meraih WBK Kawasan yang pertama di Indonesia.

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar berkesempatan menyampaikan paparan tentang upaya pembangunan ZI di KKP Kelas I Makassar. Agus menyampaikan bahwa instansinya sudah meraih WBK dari Kementerian Kesehatan pada tahun 2020. Pada tahun 2021 sudah diusulkan ke Kemenpan RB untuk mendapatkan WBK nasional namun gagal. Penyebabnya karena responden yang memberikan umpan balik terhadap layanan di KKP hanya 13 responden, dimana syarat sampel minimal 30 responden.

Menanggapi permasalahan di KKP, Deputi Kemenpan RB menyampaikan bahwa keluhan terhadap permasalahan blasting responden melalui WA sudah diganti dengan kebijakan satker / Unit kerja yang melakukan survey mandiri secara rutin. Hasilnya disampaikan ke Tim penilai Internal (TPI) saat dilakukan penilaian. TPI akan melakukan verifikasi terhadap hasil survey mandiri.

Selanjutnya Kepala KKP Kelas I Makassar menyampaikan paparan tentang profil KKP, highlight pengawasan dan upaya-upaya menuju satker WBK. Selanjutnya dipaparkan Inovasi layanan di KKP Kelas I Makassar antara lain 1. Website dilengkapi dengan Menu SIMPEL-TA yang memuat menu layanan disertai standar operasional prosedur layanan dan kegiatan; 2. Website memuat Link Pengaduan masyarakat dan Internalisasi WBS; 3. SISKA, Sistem Informasi Pelayanan KKP Makassar. SISKA merupakan aplikasi berbasis chatbot whatsapp yang memuat informasi tentang jenis, tarif, waktu dan tempat pelayanan kekarantinaan kesehatan yang dapat diakses dari mana saja, kapan saja dan oleh siapa saja; 4. Stempel Stop Pungli dan Bebas Biaya untuk Penerbitan dan Validasi Dokumen; 5. Interkoneksi Sinkarkes dan SIMPONI baik di kantor induk maupun di semua wilayah kerja. Selain itu sudah menerapkan SSm Pengangkut; 6. Langsat Digital yaitu layanan laik terbang dan izin angkut orang sakit Digital.

Khusus untuk Langsat Digital adalah inovasi terbaru dalam rangka meningkatkan layanan laik terbang dan izin angkut orang sakit. Masyarakat yang akan berangkat dapat mengakses menu Langsat Digital melalui aplikasi sinkarkes. Akses dapat dilakukan 3 (tiga) hari sebelum keberangkatan. Selanjutnya mendaftar dan mengisi data-data yang dibutuhkan untuk mendapatkan sertifikat sebagai syarat berangkat. 

Pada saat akan berangkat, masyarakat melapor ke KKP. Selanjutnya petugas KKP  melakukan validasi data dan pemeriksaan kepada pasien. Dengan demikian waktu layanan semakin singkat. Diharapkan masyarakat yang akan bepergian tidak mengalami hambatan atau penundaan berangkat atau tiket berangkat hangus karena kelamaan mengurus surat laik terbang dan ijin angkut orang sakit. Layanan ini sangat mudah, bisa diakses melalui handphone/gadget dengan isian yang simpel.

Diakhir paparan, Agus mengharapkan dukungan semua pihak untuk mencapai WBK Nasional untuk KKP Kelas I Makassar sehingga bisa terwujud WBK Kawasan Pelabuhan Makassar. (Nirwan)