| Selamat datang di zona integritas KKP Kelas I Makassar | | Wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani | | Dilarang memberikan suap / gratifikasi dalam bentuk apapun | | Laporkan bila ada permintaan gratifikasi melalui menu WBS pada website ini | | Untuk kemudahan tentang informasi pelayanan KKP Makassar anda dapat mengakses pada menu SIMPEL-TA pada website ini atau whatsapp chatbot di link ini https://wa.link/dkf0b7 | | Wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani | | Selamat datang di zona integritas KKP Kelas I Makassar | | Wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani | | Dilarang memberikan suap / gratifikasi dalam bentuk apapun | | Laporkan bila ada permintaan gratifikasi melalui menu WBS pada website ini | | Untuk kemudahan tentang informasi pelayanan KKP Makassar anda dapat mengakses pada menu SIMPEL-TA pada website ini atau whatsapp chatbot di link ini https://wa.link/dkf0b7 | | Wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani |



PENYELENGGARAAN TABLE TOP EXERCISE (TTX) SEBAGAI UPAYA KESIAPAN PENANGGULANGAN KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT OLEH KKP KELAS I MAKASSAR


World Health Organization (WHO)  telah mencabut status public health emergency of international concern (PHEIC) untuk COVID-19 seiring dengan menurunnya kasus Covid-19 secara global,  termasuk di Indonesia. Presiden RI secara resmi telah  mengumumkan pencabutan status pandemi COVID-19 di Indonesia melalui Kepres No. 17 Tahun 2023.


Pencabutan status pandemi Covid-19 bukan berarti kewaspadaan terhadap potensi pandemi yang disebabkan oleh penyakit pontesial PHEIC menurun, tetapi justru perlu terus ditingkatkan melihat beberapa penyakit yang berpotensi PHEIC saat ini sedang terjadi di beberapa negara. Potensi penyakit tersebut untuk masuk di Indonesia sangat besar karena Indonesia berbatasan langsung dengan beberapa negara lain serta mudahnya akses melalui moda transportasi udara maupun transportasi laut.


Berdasarkan hal tersebut, sebagai langkah kesiapsiagaan dan kewaspadaan maka KKP Kelas I Makassar menyelenggarakan Table Top Exercise (TTX) di Hotel Aryaduta Makassar selama 2 hari yakni tanggal 4-5 September 2023. Kegiatan ini dihadiri oleh 42 orang yang berasal dari lintas sektor seperti Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar, PT. Pelindo IV Makassar, Balai Besar Karantina Pertanian, Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Makassar, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar, Kantor Imigrasi TPI Kelas I Makassar, Polsek Kawasan Soekarno Hatta, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Kesehatan Kota Makassar dan lintas sektor terkait lainnya lingkup pelabuhan laut Makassar  Table Top Exercise (TTX) merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dalam menghadapi wabah di pelabuhan..


TTX kali ini hadir dengan tema ”Penanggulangan Kasus Pandemi Influenza Baru HxVy Di Pelabuhan Makassar Tahun 2023

Sebelum dibuka oleh Plh Kepala KKP Kelas I Makassar, Nirwan, SKM, M.Kes., kegiatan diawali dengan laporan ketua panitia, Tubianto Anang Zulfikar, SKM, M.Epid. Nirwan menyampaikan bahwa kegiatan TTX kali ini istimewa, sebab merupakan TTX pertama pasca pandemi Covid-19, yang telah memberi banyak pembelajaran”. Berkaca pada kejadian Pandemi Covid-19, masalah kesehatan tidak dapat diatasi hanya oleh sektor kesehatan, tetapi diperlukan koordinasi lintas sektor. Inilah yang menjadi alasan pentingnya kegiatan TTX sebagai simulasi dari rencana kontigensi menanggulangi bencana terutama wabah pandemi sesuai dengan pos-pos tugas tiap instansi.


Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Otoritas Pelabuhan Makassar terkait Peran Otoritas Pelabuhan Makassar dalam Penanggulangan Pandemi di Pintu Masuk Pelabuhan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan terkait Current Issue Penyakit PHEIC Global, Nasional, dan Sulawesi Selatan, dan dr. Haskar  Hasan,M.Kes terkait Pengendalian Grafitikasi.

Hari pertama ditutup dengan penjelasan terkait pelaksanaan TTX yang akan diselenggarakan keesokan harinya.


Pelaksanaan TTX hari kedua dimulai dengan penjelasan oleh dr. Abbas Zavey Nurdin, Sp.Ok, M.KK, selaku pengendali acara, mengenai peran setiap sektor serta penjelasan singkat pelaksanaan TTX. Metode TTX kali ini menggunakan peta lokasi pelabuhan Laut Makassar untuk menentukan zona karantina dan menggunakan  alat peraga berupa mobil ambulance, kapal dan alat peraga lainnya dimana nanti para stakeholder terkait memperagakan mekanisme penanggulangan kedaruratan bila terjadi di pelabuhan laut.  Selain itu pula disediakan alat komunikasi berupa HT untuk menggambarkan komunikasi dan koordinasi antar instansi terkait.


Pada pelaksanaan TTX secara keseluruhan terdapat total 11 skenario kasus yang akan diperagakan langsung oleh stakeholder terkait, mulai dari adanya surat edaran terjadinya pandemi dibeberapa negara, pengaktifan kembali posko kesiapsiagaan, kedatangan kapal dengan ABK terjangkit yang mengharuskan adanya karantina, penanganan yang diberikan oleh setiap pihak, sampai masa karantina berakhir.

Perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi yang hadir di lokasi menyatakan bahwa ”Pelaksanaan TTX kali ini merupakan TTX dengan persiapan yang paling lengkap, baik skenarionya dan seluruh peraganya,” ucap beliau.


Pada sesi terakhir dilakukan evaluasi terhadap seluruh proses yang telah diperagakan. Evaluasi pertama dipaparkan oleh Aisyah Sufrie, MSc.PH selaku evaluator dimana disampaikan beberapa hal yakni rapat yang berlangsung terlalu lama disarankan melalui WhatsApp Messenger (pesan WA) sehingga mencegah lamanya penanganan. sumber daya yang telah dipaparkan setiap instansi diharapkan lebih dirincikan, perlengkapan dan keperluan perlu ditindaklanjuti di masing-masing stakeholder dan dipastikan ketersediaannya, sebaiknya dipasang alarm peringatan bahaya disetiap instansi, perlu dilakukan penetapan kewenangan antar stakeholder, serta posko kedaruratan perlu tetap ada meskipun tidak aktif.


Selanjutnya evaluasi kedua disampaikan oleh Nirwan, SKM, M.Kes  yakni posko kedaruratan perlu selalu ada, meskipun koordinasi secara daring, informasi ke masyarakat belum tersampaikan dengan baik, sehingga diperlukan juru bicara (jubir). Penggunaan APD, perlu dilakukan berpasangan untuk saling memastikan kelengkapan APD dan Secara SOP sudah baik.

Adapun evaluator dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Muhammad Yasir, SKM,M.Kes, menyampaikan bahwa perlu dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan Kab/Kota terkait pengambilan spesimen berikutnya, pemeriksaan antigen disesuaikan dengan indikasi penyakit serta pengukuran suhu, lokasi pemakaian APD perlu dipertimbangkan karena memperhatikan kondisi tim verifikasi, komunikasi risiko perlu dilakukan bagi owner, agent, ABK bahkan keluarga ABK. Juru bicara juga diperlukan untuk memberi penjelasan kepada media dan perlu penentuan siapa yang berwenang untuk menyampaikan pada masyarakat atau media.


Secara umum pelaksanaan TTX telah terlaksana dengan baik walaupun terdapat beberapa poin yang perlu diperbaiki. (AAR, ANNISA)






KOMENTAR

Nur Said Rais
Sep 6, 2023 1:00 AM

Tangguh dan Prima. Terima kasih

Tinggalkan Pesan